Edisi Agustus 2011

Gara-gara Surat Sekda No:180/2069/Huk/2008

Gara-gara Surat Sekda No:180/2069/Huk/2008

Uang Rakyat Masuk Ke Rekening Pribadi Pejabat

                                                                Karawang, NuPo

Tatang Suryadi LSM MPPN

Ketua LSM Masyarakat Pemerhati Penyelenggara Negara (MPPN) Tatang Suryadi meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang (Kejari) untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diduga dlakukan oleh mantan pejabat pemda Karawang dalam program asuransi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Kami berharap kejari Karawang dapat mengungkap dugaan penyalahgunaan sisa keuangan premi asuransi KTP yang telah dibayarkan oleh pihak PT.Bumi Asih Jaya (BAJ). Karena kalau dilihat dari berkas surat yang kami lihat, itu sangat mencurigakan sekali, kalau sisa premi asuransi KTP itu telah disalahgunakan” ungkap Tatang.

Dikatakan Tatang, dugaan korupsi penyalahgunaan APBD harus diselidiki secara serius. “Siapapun dia, mau mantan pejabat kek, ataupun pada pejabat yang masih berdinas. Pihak kejaksaaan jangan segan-segan untuk memprosesnya. Walaupun uang sisa premi KTP itu terbilang nilainya kecil, namun itu tidak dapat dibiarkan. Karena itu uang rakyat yang harus diselamatkan” lanjutnya.

Dijelaskannya, letak permasalahannya adanya pengiriman sejumlah dana ke rekening pribadi wakil bupati periode 2005-2010 itu berdasarkan surat Sekertaris Daerah (Sekda) No: 180/2069/Huk/2008 tanggal 30 April 2008 tentang Kerjasama pengelolaan KTP. Hal itu terjadi setelah adanya pembatalan kerjasama antara Pemkab karawang dengan PT. Bumi Asih Jaya (BAJ) selaku pengelola asuransi KTP bagi warga masyarakat karawang sejak tahun 2003.

Atas dasar surat Sekda itulah, pihak  PT Bumi Asih Jaya (PT BAJ) mengembalikan secara proporsional sisa premi itu, serta diserahkan melalui transper ke rekening pribadi wakil bupati Karawang periode 2005-2010, Hj.EA.

Plh Kepala Bagian Hukum Pemkab Karawang, Hj Neneng Juningsih yang dikonfirmasi, mengatakan, bahwa Bagian Hukum tidak pernah membuat surat bernomor 180/2069/-Huk tanggal 30 April 2008 yang ditandatangani Sekda Arifin Kertasaputra.

Padahal sudah jelas atas dasar dikeluarkannya surat itulah pihak PT Bumi Asih Jaya (BAJ) selaku pengelola asuransi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sejak tahun 2003 berani, mengembalikan sisa premi KTP itu, lalu pihaknya membayarkan melalui transper antar bank pada 15 Mei 2008. Akibatnya dana sebesar Rp 82.152.000,- itu masuk ke rekening pribadi EA di Bank Jabar Banten .

Ditempat terpisah, mantan Kabag Hukum pemda Karawang, R.Tedjasuria saat ditanya tentang kebenaran surat Sekda ber Nomor 180/2069/Huk/2008 tanggal 30 April 2008 itu, dirinya merasa kaget dan heran. Menurutnya, dia tidak merasa mengeluarkan surat tersebut. “Waduh, saya tidak merasa mengeluarkan surat seperti ini. O, iya, kemarin pun pak Arifin (mantan Sekda) telpon ke saya menanyakan perihal surat ini. Ya saya jawab tidak tahu lah. Ini  benar-benar gila, masa surat resmi seperti ini. Jelasnya, nanti saya akan chek dan tanyakan kepada bagian hukum, ” papar Tedja

Tedja menambahkan, walaupun secara keseluruhan, dana yang ditransper itu terbilang kecil. Namun, sesuai aturan, sisa premi asuransi tersebut itu tidak dibenarkan dimasukkan ke rekening pribadi, dengan alasan apapun. Dan surat itu sangat perlu diselidiki kebenarannya” jelas Tedja. (e’nupo/Tim)

PEMIMPIN MAJALENGKA DITUDING ONE MAN SHOW

PEMIMPIN MAJALENGKA DITUDING ONE MAN SHOW

Acara silaturahmi menyambut datangnya bulan suci Ramadhan yang diprakarsai H Fuad Abdul Ajid, Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten Majalengka di rumah makan Saung Aki, Senin 11 Juli lalu,dihadiri sejumlah tokoh parpol, kalangan masyarakat dan aktifis LSM yang ada di Majalengka. Suara mereka hampir sama dalam menyikapi kebijakan dan kinerja pemimpin Majalengka selama kurun waktu 2 tahun belakangan ini.

“Kita ini ibarat sebuah kereta api, satu lokomotif yang berbeda gerbong. Bisa juga satu gerbong tapi berbeda kursi dalam satu kereta api dengan satu tujuan yang sama”, papar H Asep Sudirja, SE mantan ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Majalengka di sela sela memandu acara.

Namun demikian, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dari PAN, H. Ade Firdaus, SE. menyoalkan beberapa kelemahan para tokoh yang hadir dalam forum tersebut. Dirinya menilai, para tokoh, terutama fraksi-fraksi di DPRD Majalengka, yang hadir kurang berani bicara di media, baik lokal maupun media berskala nasional. “Kita bicara untuk Pilkada 2013 mendatang. Bulsit kita bisa menang kalau kita tidak bersatu, siapapun figur calon bupati mendatang dari kalangan yang hadir di sini, PAN siap mendukung,” tegas H Ade Firdaus disusul tepuk tangan dari hadirin.

Sementara itu, Tantan Hartono, SH, politisi asal Talaga yang juga mantan anggota DPRD Majalengka periode 2004-2009 lalu, mengingatkan agar hadirin dapat mengikuti pertemuan sampai tuntas. “Terutama kepada hadirin yang merasa sebagai utusan dari pendopo dipersilahkan mengikuti acara sampai tuntas, agar dapat memberikan laporan secara lengkap kepada yang mengutusnya,” himbau Tantan.

Dalam kesempatan lain, H. Pepep S Hidayat, S.I.Kom, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Majalengka menyayangkan selalu luputnya pemberitaan pada media cetak mengenai pertemuan-pertemuan semacam forum ini. Akibatnya, publik tidak mengetahui apa yang sedang dan akan dikerjakan forum-forum seperti ini. “Saat ini pihak pimpinan eksekutif sudah menguasai media masa tertentu, sehingga membuka peluang bagi pemimpin Majalengka bertindak terkesan one man show, dan kurang menghargai lembaga legislatif,“ jelas Pepep yang disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Lebih lanjut Pepep menjelaskan, ketika hak interpelasi DPRD kabupaten Majalengka merekomendasikan kepada pihak Pemkab untuk menunda perizinan penambangan galian C sampai Perda terkait di sahkan, namun tanpa berkoordinasi dengan pihak Legislatif rekomendasi DPRD diabaikan.

Sukarno, politisi asal Cigasong dan mantan anggota DPRD kabupaten Majalengka periode 2004-2009, mempertanyakan pernyataan Pepep tentang istilah one man show itu. “Apakah artinya pemimpin Majalengka yang terlalu pintar atau anggota DPRD nya yang biho (bodoh, red),” cetus Sukarno.

Drs. H Jack Zakaria Iskandar, Wakil Ketua DPRD kabupaten Majalengka dari Fraksi PAN mengapresiasi pertemuan silaturahmi itu, serta mengakui kebenaran adanya kelemahan-kelemahan yang telah disebutkan pembicara terdahulu. Lebih lanjut H Jack Zakaria juga mengakui, saat ini kinerja DPRD kabupaten Majalengka “mandul”.

Pertemuan para tokoh politik dan tokoh masyarakat yang telah berlangsung beberapa kali tersebut mendapat tanggapan dari Kijoen, seorang budayawan. Kijoen menggarisbawahi peristiwa itu sebagai dinamika politik.”Yang mungkin dilupakan oleh para politisi itu adalah orientasi, format bahkan dinamika kebudayaan yang terjadi di Majalengka. Artinya, kondisi riil masyarakat bisa dibaca dari proses kebudayaan yang terjadi. Politik menjadi bagian tak terpisahkan dari peristiwa kebudayaan tersebut. Namun demikian, sangat mungkin hal itu dianggap tidak penting, karena kebudayaan senantiasa diterjemahkan sebatas pertunjukan kesenian di panggung,” ujarnya. *Deguna/DPI.

BENARKAH IDEOLOGI PKS = NII...?

Opini:

Benarkah Ideologi PKS = NII…?

Oleh: Dede Sunarya

Ribut soal NII (Negara Islam Indonesia) ternyata membuat PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ikut angkat suara, dimana  politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Soeripto, menengarai ada agenda tertentu dibalik membesarnya isu Negara Islam Indonesia (NII). Sebab, menurut mantan intel itu, eksistensi NII tidaklah segarang Gerakan Aceh Merdeka atau Organisasi Papua Merdeka……..Benarkah demikian?

Kalau dilihat pergerakannya yang terbongkar belakangan ini, jelas NII jauh lebih berbahaya daripada GAM & OPM, karena proses rekrutmen serta cara-cara memba’iat anggotanya jelas menunjukkan NII ingin menguasai segala elemen yang ada di masyarakat Indonesia dengan cara menyusupkan anggota-anggotanya. Bilamana hal ini berhasil,maka dengan sangat mudah mereka merubah arah kebijakan politik Negara Indonesia secara pelan tapi pasti.

Melihat arah perjuangannya seperti itu, kelihatan sekali bahwa arah ideologi NII sama dengan PKS, dimana sejak tokoh-tokoh PKS mulai memasuki pemerintahan, yang terlihat adalah aturan-aturan terselubung yang membatasi kebebasan beragama sangat gamblang terlihat. Walaupun tidak dinyatakan secara terang-terangan, tetapi sepak terjang tokoh-tokoh PKS yang duduk di pemerintahan, baik di Daerah maupun di pusat Pemerintahan sangat kelihatan “ideologi” nya mirip dengan arah perjuangan NII.

Apakah karena hal itu menyebabkan Soeripto kemudian buru-buru menyatakan pernyataan seperti diatas? Bisa jadi apa yang dinyatakan oleh Soeripto adalah kegusaran tersendiri bagi PKS yang tidak ingin arah perjuangannya selama ini menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia secara lebih luas,sehingga akan menyebabkan suara PKS akan jeblok di 2014…?

Memang belum tentu tokoh-tokoh PKS itu adalah didikan NII, tetapi ada dugaan bahwa eks NII sudah mulai merasuki segala elemen yang ada di masyarakat, sehingga dikhawatirkan bahwa cara pandang & perjuangan NII juga “ditiru” untuk mewujudkan perjuangannya selama ini. Beberapa partai politik besar pun sudah gusar bilamana ada anggota-anggotanya “disusupi” oleh gerakan NII, sebab ini akan menjadikan “ketakutan” tersendiri bagi para pemilih di 2014 nanti,apalagi isu penyusupan sudah begitu merebak.

Dugaan PKS  terkait dengan kelompok NII mengemuka di karenakan salah satu pendiri Partai Keadilan yang merupakan Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, disebut anak dari Danu Muhamad Hasan, panglima militer DI/TII Kartosuwiryo. Hal tersebut diungkapkan oleh  mantan Menteri Peningkatan Produksi NII, Imam Supriyanto kepada sejumlah awak media. Bahkan sebelumnya, Imam Supriyanto menuding PKS dekat dengan NII KW 9. PKS yang awalnya adalah PK juga disebut-sebut bersentuhan dengan ajaran Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Itu diperoleh saat Hilmi Aminuddin belajar di Al Azhar, Kairo.

Namun tudingan tersebut dibantah oleh Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq. Mahfudz menegaskan, secara ideologis PKS berbeda dengan NII. Jadi, apa yang dituduhkan mantan Menteri Peningkatan Produksi NII, Imam Supriyanto, salah. Masih menurut Mahfudz, PKS dan semua tokohnya berbeda secara ideologi dan garis perjuangan dengan NII, sebagaimana bisa dirujuk pada AD/ART PKS.

Pada ahirnya menjadi tugas intelijen Republik Indonesia untuk mengungkap & mencegah hal ini terjadi, karena sebagian besar rakyat Indonesia masih menginginkan PANCASILA tetap sebagai dasar ideologi kita bersama. >>**<<

DUGAAN KORUPSI DI RSUD KARAWANG JADI SOROTAN PENDEMO

Dugaan Korupsi Di RSUD Karawang Jadi Sorotan Pendemo

Karawang  Nuansa Metro

Kantor bupati Karawang kembali menjadi sasaran demo. Pada Selasa pekan lalu, sekelompok massa yang menamakan diri Aliansi Besar Karawang, diantaranya Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB), Madani Istitute, mendesak agar bupati  Ade Swara bertindak lebih tegas dalam melakukan resapel kabinetnya.

Selain itu, masa pendemo juga menuntut agar bupati dapat sesepatnya menuntaskan berbagai persoalan yang terjadi di Karawang, diantaranya kasus dugaan korupsi di Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan dan Olah Raga dan juga kasus gratifikasi di sekretariart DPRD Karawang.

Masih banyaknya oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang bermoral bejat  seringkali  membodohi rakyatnya sendiri akibat ketidaktahuan mereka (rakyat-red).

“Kami sangat prihatin atas kejadian tersebut, kami menuntut agar Bupati Karawang lebih tegas dan berani dalam menindak bawahannya yang bermasalah” ujar salah seorang pendemo dalam orasinya.

Dengan mengendarai mobil dan puluhan sepeda motor,  mereka melakukan orasi secara bergantian didepan kantor bupati  Karawang sambil meneriakkan “yel yel” anti korupsi di tubuh Pemkab Karawang, lalu massa mengarah ke kantor Kejaksaan Negeri Karawang .

Di depan halaman kantor Kejari Karawang, Massa Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB) juga berorasi.

 "Kami ingin agar pihak Kejari bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam mengusut kasus korupsi yang merugikan uang negara dan menyengsarakan rakyat. Dari temuan kami, jajaran direksi RSUD Karawang diduga melakukan penyalahgunaan fasilitas serta bantuan keuangan," ucap koordinator aksi, Yayan Sopiyan, S.Ag, yang biasa dipanggil Ustadz.

Menurut Yayan, penegak hukum dari kejaksaan segera memeriksa Direksi RSUD Karawang terkait dugaan korupsi di lingkungan rumah sakit milik pemerintah itu.

"Temuan sudah kami berikan kepada Kejari Karawang dan meninginkan mereka segera melakukan pemeriksaan. Karena kami yakin temuan yang kami, dapat dipertanggungjawabkan," tegas Yayan.

Ketua Madani Institute, Asep Irwan (35) pun mengatakan dalam orasinya, selama ini kinerja RSUD ia nilai buruk dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat miskin.

"Anggaran puluhan miliar uang rakyat yang sudah dikucurkan melalui APBD Kabupaten Karawang, tidak seimbang dengan pelayanan khususnya bagi rakyat miskin," tuturnya.

Aksi unjuk rasa setalah berlangsung tiga jam, akhirnya Kasipidsus Kejari Karawang, Aji Kalbu Pribadi, menemui massa. Massa juga memberikan lukisan karikatur sebagai bentuk dukungan moral untuk Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang. (Tim)