Jumat, 22 Juli 2011

BUPATI ADE SWARA BUKA KONFERENSI GURU KARAWANG TAHUN 2011


 
Bupati H. Ade Swara Buka Konferensi Guru Kabupaten karawang
Karawang, Nuansa Metro 
Bupati Karawang, H. Ade Swara membuka secara resmi penyelenggaraan Konferensi Guru Karawang Tahun 2011, Selasa (19/8). Konferensi yang merupakan kerjasama dengan Putera Sampoerna Foundation dan PT. HM Sampoerna tersebut digelar di Gedung Serbaguna Alam Sari Karawang dan diikuti oleh ratusan guru dari berbagai wilayah di Kabupaten Karawang.
Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut berharap kegiatan tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat untuk mengevaluasi kinerja para guru yang telah ditempuh selama ini, dan melakukan kajian-kajian inovatif, aktual dan kontekstual dibidang pendidikan. “Sehingga bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas baik dari sisi penguasaan ilmu pengetahuan dan wawasan peserta didik maupun dalam memperbaiki kinerja dan sikap mental guru yang professional,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, sebagai organisasi, KGK merupakan wadah para guru dalam mewujudkan hak asasinya sebagai pribadi, warga negara dan pengemban profesi. “Namun demikian kinerja guru tidak lepas dari sistem yang menjadi keputusan pemerintah, oleh karena itu organisasi KGK diharapkan dapat berperan aktif dalam  membenahi kinerja guru dan terwujudnya pendidikan nasional yang efektif.
Selain itu, Bupati Ade Swara juga berharap agar KGK sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dituntut agar selalu mampu menerapkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dalam rangka memberdayakan masyarakat, sehingga berkembang menjadi manusia yang berkualitas, produktif dan mampu menjawab tantangan zaman.
Menurut Bupati, pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam membangun bangsa, atas dasar itu pemerintah secara terus menerus memberikan perhatian yang cukup besar pada pembangunan pendidikan, melalui tiga pilar kebijakan yaitu : Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik.
Semua itu, menunjukkan bahwa pemerintah berjuang dan bekerja keras untuk mengatasi persoalan-persoalan pendidikan, terutama dalam upaya melepaskan diri dari masalah : “keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan”.  “Kabupaten Karawang sendiri saat ini telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 43 persen dari APBD, yang merupakan alokasi terbesar se Indonesia,” tambahnya.
Wendi Arunado dari Putra Sampoerna Foundation menambahkan pihaknya turut bekerjasama dalam kegiatan ini karena ingin agar para guru dapat menjadi agen perubahan dalam pembangunan pendidikan. “Program ini sendiri tidak akan mungkin terwujud tanpa didukung oleh rekan-rekan serta pemerintah daerah Kab. Karawang,” tambahnya.
Ketua Konferensi Guru Karawang, Ahmad Fadloli menambahkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para guru untuk selalu memperluas wawasan dan pengetahuan sesuai dengan perkembangan yang ada. “Hal ini dalam rangka mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin bangsa yang berkarakter, mempunyai wawasan luas, dilandasi iman dan taqwa,” tambahnya.
          Sementara itu, konferensi tersebut diikuti oleh 450 orang guru dari berbagai tingkatan, mulai dari PAUD, taman kanak-kanak, SD/MI, SMP/Mts, serta SMA/SMK. Selain itu, konferensi tersebut juga turut menghadirkan Anies Baswedan dari Universitas Paramadina Jakarta, serta Tatang Suratno dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung/ (Tim*)

PERINGATAN HUT LINMAS TINGKAT KABUPATEN KARAWANG


Peringatan HUT Linmas Tingkat Kabupaten Karawang

Karawang, Nuansa Metro

Ratusan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari berbagai pelosok Karawang memadati Lapang Karang Pawitan Karawang guna mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Linmas Ke 49 Tingkat Kabupaten Karawang, Selasa (19/7). Bertindak selaku inspektur upacara dalam kegiatan tersebut adalah Bupati Karawang, H. Ade Swara.
Bupati Ade Swara dalam kesempatan tersebut mengatakan, satuan Linmas (Satlinmas) merupakan suatu lembaga kemasyarakatan dengan pembinanya yang berjenjang. “Dimana Menteri dalam negri sebagai pembina umum dan Gubernur, Bupati Wali Kota sebagai pembina teknis operasional di daerah serta satuan pelaksana kecamatan, desa dan kelurahan,” ujarnya.
Lebih lanjut Bupati mengatakan penyelenggaraan  perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah khususnya dalam penjelasan pasal 13 dan 14 ayat (1).
Untuk itu, lanjut Bupati pemerintah daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan eksistensi dan profesionalisme serta kemampuan manajerial maupun operasional satuan perlindungan masyarakat baik di tingkat provinsi. Kabupaten kota sampai desa kelurahan. Salah satunya adalah dengan merencanakan, mempersiapkan dan menyusun serta mengerahkan potensi rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perlindungan bentuk permasalahan yang ada dan sedang terjadi di daerah,
Menurut Bupati, peran satlinmas sangat penting, khususnya saat terjadi permasalahan di daerah seperti kebencanaan, gangguan kamtibnas, sosial kemasyarakatan serta mampu menunjang berbagai program rehabilitasi pasca bencana maupun pasca konflik maupun terlibat dalam pengamanan penyelenggaraan pemilu baik legislatif, presiden dan wakil presiden dan pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota,
Oleh karena itu, program perlindungan masyarakat perlu terus diberdayakan dan ditingkatkan di kehidupan sehari-hari, dengan demikian kedepan satuan linmas lebih baik dan berkualitas dalam mengemban tugas kenegaraan maupun kemasyarakatan.
Selain itu, pemberdayaan satlinmas dalam penanggulangan bencana melalui surat edaran menteri dalam negeri nomor 362 4396 sj tanggal 11 desember 2009 tentang pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam membantu kegiatan penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor telah meminta para gubernur, bupati/walikota yang wilayahnya rawan bencana agar memerintahkan satuan kerja perangkat daerah yang membawahi satlinmas untuk memberdayakan aparat satlinmas seoptimal mungkin dalam membantu program dimaksud.
Bupati melanjutkan, guna menunjang tugas-tugas satlinmas perlu dibentuk dan ditingkatkan peran satlinmas di berbagai event, yang penyelenggaraanya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk implementasinya agar dimulai dengan menngkatkan penggunaan uniform (pakaian seragam serta atribut satlinmas) setiap hari senin atau pada moment penting lainnya, dimulai dari kementerian dalam negeri sebagai pembina umum sampai dengan jajarannya di lingkungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota selaku pembina teknis lapangan.(Tim*)