PENYAIR MAJALENGKA GAGAL PENUHI UNDANGAN DKSS

PENYAIR MAJALENGKA GAGAL BERANGKAT KE PALEMBANG

Dua orang penyair Majalengka yang tergabung dalam Komunitas Sastra Majalengka (KSM), Dedi Joenaedi Kijoen dan Nandang Darana, urung berangkat ke Palembang memenuhi undangan Dewan Kesenian Sumatera Selatan (DKSS). Kedua penyair tersebut sebelumnya mendapat undangan untuk menghadiri Pertemuan Penyair Nusantara (PPN) ke-V pada 16 – 19 Juli 2011, setelah melewati tahapan seleksi dan kuratorial atas karya masing-masing penyair.

Menurut Nandang Darana, Pertemuan Penyair Nusantara adalah salah satu even bergengsi yang rutin dilakukan setiap tahun. Dikatakan, dalam PPN V ini yang diundang bukan saja para penyair terpilih dari Indonesia saja melainkan juga dari Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand.

“Sayangnya,  pihak panitia tidak dapat menyediakan transportasi peserta undangan dari tempat asal masing-masing ke tempat tujuan (pp). Atas dasar itu, Komunitas Sastra Majalengka melayangkan surat permohonan bantuan biaya kepada Bupati Majalengka melalui Kepala Disporabudpar untuk keberangkatan ke Palembang sejak Maret 2011. Sayang sekali, pihak Disporabudpar kurang menganggap penting acara tersebut. Bantuan yang diberikan hanya 1 juta rupiah. Tentu saja kami keberatan menerimanya dan memilih mengurungkan niat berangkat ke acara tersebut,” papar Nandang.

Ihwal Disporabudpar yang dituding Nandang kurang menganggap penting momentum PPN V di Palembang tersebut dikuatkan oleh penyair Kijoen. “Kadis Porabudpar sempat mohon maaf karena surat dari KSM terbengkalai akibat kesibukan beliau,” ungkapnya.

Namun demikian, Kijoen menyayangkan permohonan maaf yang disampaikan Kadisporabudpar itu. “Kami sangat maklum soal kesibukan dan ketiadaan dana di Disporabudpar. Karenanya, kami sengaja mengajukan permohonan bantuan dana keberangkatan ke Palembang 4 bulan sebelum penyelenggaraan kegiatan. Harapan kami, pihak Disporabudpar dapat berkonsultasi ke Bupati dan mempertimbangkan bantuan yang layak untuk mendukung kegiatan PPN V itu. Saya curiga, jangan-jangan surat itu tidak pernah sampai ke Bupati,” ungkap Kijoen.

Menurut Kijoen, kecurigaannya itu dikuatkan oleh pesan singkat (SMS) yang dikirimkan Kasi Kesenian, Wasman Rukmana. Kijoen lantas memperlihatkan SMS yang diterima tanggal 14 Juli 2011 pukul 20:28. Di situ tertulis, “Kang punten nya bantuan teu nyukupan eta mah mung kemampuan abdi ngusahakeun dana abdi teu tiasa ngalokasikeun tina kas daerah eta mah mung upaya kadis, kabid, jeung abdi, hapunten.(Kang maaf ya,bantuan tidak mencukupi. Hanya itu kemampuan saya. Saya tidak bisa mengalokasikannya dari kas daerah. Itu sekadar upaya dari kadis, kabid, dan saya. Mohon maaf. Red).”

Sementara itu, seorang aktivis LSM, Dani Pande Iroot, menyayangkan ketidakberangkatan dua penyair Majalengka ke Palembang akibat sikap Disporabudpar yang kurang responsif terhadap kegiatan sastra. Dani mengaku, dirinya juga mengetahui ihwal kegiatan Pertemuan Penyair Nasional V di Palembang yang juga diselenggarakan dalam rangka meramaikan SEA GAMES ke-26. “Semestinya kedua penyair itu mendapat dukungan penuh dari Pemkab Majalengka agar bisa berangkat memenuhi undangan panitia PPN V karena keduanya bisa menjadi duta daerah,” ujar Dani.

Dani memastikan, jika keduanya dapat berangkat ke Palembang tentu akan terjadi pertukaran informasi dan transformasi budaya di sana mengingat yang hadir bukan saja pera penyair nasional, melainkan juga para penyair dari Asia tenggara.

“Menurut saya, peristiwa gagalnya keberangkatan dua penyair Majalengka ini hendaknya jadi pembelajaran bagi pemerintah daerah. Selain itu, peristiwa ini pun menjadi bukti betapa sastra masih dianggap tidak penting oleh Disporabudpar sebagai bagian dari subjek pembangunan di Kabupaten Majalengka.

Pertanyaannya, jika Disporabudpar saja tidak menganggap penting peristiwa budaya ini, siapa lagi yang harus bertanggung-jawab atas kelangsungan proses kreatif di Kabupaten Majalengka?” pungkas Dani. *Deguna.

PEMIMPIN MAJALENGKA DITUDING ONE MAN SHOW

PEMIMPIN MAJALENGKA DITUDING ONE MAN SHOW

Acara silaturahmi menyambut datangnya bulan suci Ramadhan yang diprakarsai H Fuad Abdul Ajid, Ketua DPC Partai Demokrat kabupaten Majalengka di rumah makan Saung Aki, Senin 11 Juli lalu,dihadiri sejumlah tokoh parpol, kalangan masyarakat dan aktifis LSM yang ada di Majalengka. Suara mereka hampir sama dalam menyikapi kebijakan dan kinerja pemimpin Majalengka selama kurun waktu 2 tahun belakangan ini.

“Kita ini ibarat sebuah kereta api, satu lokomotif yang berbeda gerbong. Bisa juga satu gerbong tapi berbeda kursi dalam satu kereta api dengan satu tujuan yang sama”, papar H Asep Sudirja, SE mantan ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Majalengka di sela sela memandu acara.

Namun demikian, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dari PAN, H. Ade Firdaus, SE. menyoalkan beberapa kelemahan para tokoh yang hadir dalam forum tersebut. Dirinya menilai, para tokoh, terutama fraksi-fraksi di DPRD Majalengka, yang hadir kurang berani bicara di media, baik lokal maupun media berskala nasional. “Kita bicara untuk Pilkada 2013 mendatang. Bulsit kita bisa menang kalau kita tidak bersatu, siapapun figur calon bupati mendatang dari kalangan yang hadir di sini, PAN siap mendukung,” tegas H Ade Firdaus disusul tepuk tangan dari hadirin.

Sementara itu, Tantan Hartono, SH, politisi asal Talaga yang juga mantan anggota DPRD Majalengka periode 2004-2009 lalu, mengingatkan agar hadirin dapat mengikuti pertemuan sampai tuntas. “Terutama kepada hadirin yang merasa sebagai utusan dari pendopo dipersilahkan mengikuti acara sampai tuntas, agar dapat memberikan laporan secara lengkap kepada yang mengutusnya,” himbau Tantan.

Dalam kesempatan lain, H. Pepep S Hidayat, S.I.Kom, Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Majalengka menyayangkan selalu luputnya pemberitaan pada media cetak mengenai pertemuan-pertemuan semacam forum ini. Akibatnya, publik tidak mengetahui apa yang sedang dan akan dikerjakan forum-forum seperti ini. “Saat ini pihak pimpinan eksekutif sudah menguasai media masa tertentu, sehingga membuka peluang bagi pemimpin Majalengka bertindak terkesan one man show, dan kurang menghargai lembaga legislatif,“ jelas Pepep yang disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Lebih lanjut Pepep menjelaskan, ketika hak interpelasi DPRD kabupaten Majalengka merekomendasikan kepada pihak Pemkab untuk menunda perizinan penambangan galian C sampai Perda terkait di sahkan, namun tanpa berkoordinasi dengan pihak Legislatif rekomendasi DPRD diabaikan.

Sukarno, politisi asal Cigasong dan mantan anggota DPRD kabupaten Majalengka periode 2004-2009, mempertanyakan pernyataan Pepep tentang istilah one man show itu. “Apakah artinya pemimpin Majalengka yang terlalu pintar atau anggota DPRD nya yang biho (bodoh, red),” cetus Sukarno.

Drs. H Jack Zakaria Iskandar, Wakil Ketua DPRD kabupaten Majalengka dari Fraksi PAN mengapresiasi pertemuan silaturahmi itu, serta mengakui kebenaran adanya kelemahan-kelemahan yang telah disebutkan pembicara terdahulu. Lebih lanjut H Jack Zakaria juga mengakui, saat ini kinerja DPRD kabupaten Majalengka “mandul”.

Pertemuan para tokoh politik dan tokoh masyarakat yang telah berlangsung beberapa kali tersebut mendapat tanggapan dari Kijoen, seorang budayawan. Kijoen menggarisbawahi peristiwa itu sebagai dinamika politik.”Yang mungkin dilupakan oleh para politisi itu adalah orientasi, format bahkan dinamika kebudayaan yang terjadi di Majalengka. Artinya, kondisi riil masyarakat bisa dibaca dari proses kebudayaan yang terjadi. Politik menjadi bagian tak terpisahkan dari peristiwa kebudayaan tersebut. Namun demikian, sangat mungkin hal itu dianggap tidak penting, karena kebudayaan senantiasa diterjemahkan sebatas pertunjukan kesenian di panggung,” ujarnya. *Deguna/DPI.

BENARKAH IDEOLOGI PKS = NII...?

Opini:

Benarkah Ideologi PKS = NII…?

Oleh: Dede Sunarya

Ribut soal NII (Negara Islam Indonesia) ternyata membuat PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ikut angkat suara, dimana  politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Soeripto, menengarai ada agenda tertentu dibalik membesarnya isu Negara Islam Indonesia (NII). Sebab, menurut mantan intel itu, eksistensi NII tidaklah segarang Gerakan Aceh Merdeka atau Organisasi Papua Merdeka……..Benarkah demikian?

Kalau dilihat pergerakannya yang terbongkar belakangan ini, jelas NII jauh lebih berbahaya daripada GAM & OPM, karena proses rekrutmen serta cara-cara memba’iat anggotanya jelas menunjukkan NII ingin menguasai segala elemen yang ada di masyarakat Indonesia dengan cara menyusupkan anggota-anggotanya. Bilamana hal ini berhasil,maka dengan sangat mudah mereka merubah arah kebijakan politik Negara Indonesia secara pelan tapi pasti.

Melihat arah perjuangannya seperti itu, kelihatan sekali bahwa arah ideologi NII sama dengan PKS, dimana sejak tokoh-tokoh PKS mulai memasuki pemerintahan, yang terlihat adalah aturan-aturan terselubung yang membatasi kebebasan beragama sangat gamblang terlihat. Walaupun tidak dinyatakan secara terang-terangan, tetapi sepak terjang tokoh-tokoh PKS yang duduk di pemerintahan, baik di Daerah maupun di pusat Pemerintahan sangat kelihatan “ideologi” nya mirip dengan arah perjuangan NII.

Apakah karena hal itu menyebabkan Soeripto kemudian buru-buru menyatakan pernyataan seperti diatas? Bisa jadi apa yang dinyatakan oleh Soeripto adalah kegusaran tersendiri bagi PKS yang tidak ingin arah perjuangannya selama ini menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia secara lebih luas,sehingga akan menyebabkan suara PKS akan jeblok di 2014…?

Memang belum tentu tokoh-tokoh PKS itu adalah didikan NII, tetapi ada dugaan bahwa eks NII sudah mulai merasuki segala elemen yang ada di masyarakat, sehingga dikhawatirkan bahwa cara pandang & perjuangan NII juga “ditiru” untuk mewujudkan perjuangannya selama ini. Beberapa partai politik besar pun sudah gusar bilamana ada anggota-anggotanya “disusupi” oleh gerakan NII, sebab ini akan menjadikan “ketakutan” tersendiri bagi para pemilih di 2014 nanti,apalagi isu penyusupan sudah begitu merebak.

Dugaan PKS  terkait dengan kelompok NII mengemuka di karenakan salah satu pendiri Partai Keadilan yang merupakan Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin, disebut anak dari Danu Muhamad Hasan, panglima militer DI/TII Kartosuwiryo. Hal tersebut diungkapkan oleh  mantan Menteri Peningkatan Produksi NII, Imam Supriyanto kepada sejumlah awak media. Bahkan sebelumnya, Imam Supriyanto menuding PKS dekat dengan NII KW 9. PKS yang awalnya adalah PK juga disebut-sebut bersentuhan dengan ajaran Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Itu diperoleh saat Hilmi Aminuddin belajar di Al Azhar, Kairo.

Namun tudingan tersebut dibantah oleh Wasekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq. Mahfudz menegaskan, secara ideologis PKS berbeda dengan NII. Jadi, apa yang dituduhkan mantan Menteri Peningkatan Produksi NII, Imam Supriyanto, salah. Masih menurut Mahfudz, PKS dan semua tokohnya berbeda secara ideologi dan garis perjuangan dengan NII, sebagaimana bisa dirujuk pada AD/ART PKS.

Pada ahirnya menjadi tugas intelijen Republik Indonesia untuk mengungkap & mencegah hal ini terjadi, karena sebagian besar rakyat Indonesia masih menginginkan PANCASILA tetap sebagai dasar ideologi kita bersama. >>**<<

DIDUGA BANYAK PENYIMPANGAN PROSEDUR PROYEK DI MAJALENGKA

Diduga Banyak Penyimpangan Prosedur Proyek Di Majalengka

Majalengka, Nuansa Metro, - 

Seperti yang dilansir beberapa media cetak di Majalengka, sejumlah pemborong di Kabupaten Majalengka menduga terjadi penyimpangan prosedur lelang proyek Paket I pekerjaan perbaikan saluran sekunder Cihieum Daerah Irigasi (D.I) Cihieum, Desa Mekarjaya, Kecamatan Lemahsugih senilai Rp.122.392.000 pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi (PSDAPE) Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan penyimpangan prosedur lelang juga terjadi pada Paket II pekerjaan perbaikan saluran Cipanten dan sekunder Jagra Daerah Irigasi (D.I) Ciherang Hilir, Desa Gunungkuning, Kecamatan Sindang dan Desa Trajaya, Kecamatan Palasah senilai Rp.198.991.000.

Salah seorang pemborong asal Majalengka yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan, indikasi penyimpangan Paket I dan Paket II tersebut adalah dalam proses evaluasi yang bertentangan dengan Perpres 54/2010 dan LDP (Lembar Data Pelelangan) yang diberikan oleh Panitia.

Dikatakannya, hasil evaluasi dokumen pelelangan menyatakan bahwa CV.P adalah perusahaan yang memberikan penawaran terendah pada Paket I dan II pelelangan pekerjaan tersebut. Namun hasil akhir dari evaluasi tersebut menyatakan bahwa CV. P gagal pada proses administrasi, panitia berkesimpulan bahwa jaminan penawaran yang dilampirkan tidak bersifat Unconditional/tak bersyarat seperti halnya yang disyaratkan dalam LDP pelelangan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pihaknya berinisiatif melakukan klarifikasi kepada penerbit jaminan penawaran, yakni PT. Jasaraharja Putera KP. Cirebon. Pihak asuransi pun menyatakan lewat surat klarifikasi yang diterbitkan pada 2 Mei 2011 bahwa jaminan penawaran yang diterbitkan adalah jaminan yang bersifat Unconditional/tak bersyarat seperti halnya yang telah disyaratkan dalam LDP Pelelangan, dan menyatakan bahwasannya jaminan tersebut dapat dicairkan paling lambat 14 hari kerja tanpa syarat ketika terjadi wanprestasi pihak peserta pelelangan yang terjamin.Surat pun sudah diberikan kepada Panitia pelelangan untuk menjadi bahan pertimbangan panitia.

"Kami berinisiatif pula menyampaikan permasalahan ini pada forum pengadaan yang diselenggarakan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah) dimana pendapat yang disampaikan menyatakan bahwa gugurnya peserta pelelangan khususnya berkaitan dengan jaminan Penawaran adalah jika pada jaminan penawaran tidak memuat unsur yang disyaratkan, seperti tidak memuat tanggal jaminan, nilai jaminan kurang dari yang disyaratkan, masa berlaku jaminan kurang dari yang disyaratkan dan tidak bersifat unconditional, maka panitia dapat menyimpulkan bahwa jaminan tersebut menyimpang dari persyaratan yang tercantum dalam LDP, " ujarnya pengusaha tersebut.

Sejumlah pemborong menyimpulkan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh panitia tidak memiliki dasar yang jelas ketika perusahaannya dinyatakan gugur dalam pelelangan. Penyebab bahwa jaminan penawaran kami tidak sesuai dengan LDP Pelelangan dan Perpres 54/2010 Lampiran II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang tidak terbukti dan subtansinya sangatlah tidak jelas dan samar.

"Kami menduga hal ini ada indikasi kepentingan pihak tertentu dalam pelelangan ini sangatlah jelas. Namun kami tidak dapat memberikan keterangan pasti tentang hal tersebut disebabkan kapasitas kami hanya sebagai pihak peserta dan bukan sebagai penyidik, " tegasnya pula.

Sementara itu Setiyanto, Ketua Panitia Pengadaan Paket I, II proyek tersebut saat ditemui Pemburu Fakta untuk dimintai keterengannya atas dugaaan tersebut tidak ada di kantornya. <<dE.S-Tim>>

PEMBANGUNAN TAMAN DIRGANTARA TERKATUNG-KATUNG

Ada Apa Dibalik Pembangunan Taman Dirgantara Majalengka…?

Majalengka, Nuansa Metro,- Sejumlah elemen masyarakat Majalengka mempertanyakan kelanjutan pembangunan Taman Dirgantara di kawasan Bundaran Munjul. Pasalnya sampai sekarang pembangunan taman yang menjadi bagian dari pengembangan Kawasan Hijau tersebut semakin tidak jelas.Terkatung-katungnya pembangunan taman tersebut semakin membuat kesan sembrawut pada kawasan yang menjadi menjadi prioritas Pemkab Majalengka dalam program penataan kota. Tidak hanya kelanjutan pembangunan taman yang telah menghabiskan dana ABPD cukup besar yang menjadi pertanyaan masyarakat, kelanjutan proses hukum dari pembangunan proyek yang diduga “gagal” itupun kembali di sorot.

Pertanyaan yang datang dari kalangan masyarakat dan juga anggota DPRD itupun tidak lepas dari belum adanya kejelasan kelanjutan  dari penanganan dugaan adanya penyimpangan dalam proyek pembangunan Taman Dirgantara tersebut. Yang konon katanya  Polres Majalengka telah melakukan penyelidikan masalah dugaan penyimpangan sejak Januari lalu.

Dadang Reo, Sekjen BPKI (Badan Pengawas Keuangan Independen) mengatakan bahwa sejauh ini publik belum pernah atau belum mengetahui sejauh mana proses hukum yang telah berjalan.Sampai saat ini masyarakat hanya tahu,bahwasannya proyek pembangunan Taman Dirgantara bermasalah, dan di sejumlah media disebutkan kegagalan penyelesaian proyek tersebut telah ditangani pihak berwajib.”Hanya itu yang sampai sekarang public tahu,dan fakta yang masih dapat terlihat dengan jelas Taman Dirgantara yang ada di kawasan bundaran Munjul nasibnya semakin memprihatinkan,” jelas Dadang.

Pertanyaan serupa datang dari Unang Herdiana, Ketua PWM tersebut juga mempertanyakan kelanjutan penanganan proyek Taman Dirgantara yang sudah terkatung-katung pembangunannya sejak Januari lalu.”Menurut hemat kami itu harus ada penjelasan,baik dari nasib pembangunannya itu sendiri serta kelanjutan dari proses hukum dari permasalahan yang muncul dalam pembangunan taman tersebut,” tegasnya.

Sementara itu mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup,Pertamanan  dan Kebersihan yang bertanggungjawab terhadap proyek tersebut Ir H Bayu Jaya  menolak berkomentar.Bayu yang kini menjadi menjabat sebagai kepala Kantor penanganan Bencana Alam itu selalu berdalih persoalan tersebut telah ditangani pihak berwajib.”Saya tidak bisa memberi  penjelasan tentang hal itu , masalahnya sudah ditangani Polres.Nanti kalau saya komentar masalah salah,”ujarnya. <<De.s - Tim>>